Perintah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Capai Target Investasi Rp 271 Triliun
,
BANDUNG – Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
menyelenggarakan Rakor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se- Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Rapat tersebut diketuai secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan diikuti oleh Deputi Bidang Pengawasan Implementasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia, Forkopimda Jawa Barat, serta semua DPMPTSP kabupaten/kota terkait.
Tujuan dari rapat ini adalah menguatkan kerjasama antara berbagai lembaga guna mendukung suasana yang kondusif bagi investasi dan juga meningkatkan pencapaian investasi di Jawa Barat hingga tahun 2025, dengan sasaran total senilai Rp 271 triliun.
Menurut laporan dari Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dedi Taufik, pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat senilai Rp68,5 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sejumlah 91.082 orang, naik 6,02% dibandingkan dengan periode yang serupa di tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penyiapan perencanaan spasial yang rapi serta sinkronisasi sangat diperlukan untuk memfasilitasi investasi. Dia pun mensinyalir perlunya arah supaya modal asing tersebut bersifat inklusif dan dapat memberikan keuntungan langsung kepada warga setempat, terutama di bidang industri dengan banyak pekerja.
KDM—sapaan dekat Gubernur Dedi Mulyadi mengkritik tingginya tarif layanan konsultan pada tahap pengajuan izin seperti PBG, SLF, dan Amdal, hal ini memberatkan para pemodal.
Maka dari itu, diperlukan pengurangan kompleksitas pada sistem serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinannya, hal ini meliputi integrasi yang maksimal di antara sistem OSS, Amdalnet, dan SIMBG.
“Investasi bukan cuma tentang angka, tetapi juga tentang cara memberi pengaruh positif pada perkembangan kemanusiaan di Jawa Barat,” ujarnya seperti dilaporkan Jumat (16/5/2025).
KDM menjamin bahwa investasi yang dipacu di Jawa Barat akan lebih fokus pada pengembangan sektor industri daripada melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti tambang.
“Dan tidak akan ada pula perpanjangan lisensi tambang yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan,” tegas KDM.
Pada kesempatan yang sama, Dedi Taufik menyampaikan bahwa beragam masalah dari kabupaten dan kota muncul selama pertemuan ini, meliputi penundaan pengeluaran dokumen lingkungan, kurangnya persetujuan untuk mengebor sumur air, serta kendala pada proses sinkronisasi sistem perizinannya.
“Menurut perintah dari Bpk. Gubernur, DPMPTSP Provinsi akan menyediakan bantuan teknis serta memfasilitasi pemecahan masalah-masalah tersebut,” ujarnya.
Dedi Taufik pun menegaskan hal itu jika
Perwakilan dari Kementerian Investasi menegaskan kesanggupannya dalam membantu mempercepat proses perizinan serta mengatasi sejumlah hambatan yang ada di lokasi proyek.
“Dan mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah nasional dan lokal. Sebagai tindakan nyata, akan didirikan gudang bersama di setiap area industri, serta akan dilakukan analisis masalah dan penetapan tujuan solusinya,” demikian katanya.
Melalui pertemuan koordinasi ini, diinginkan agar kerjasama antara pemerintahan pusat dan lokal semakin ditingkatkan guna mengubah Jawa Barat menjadi primadona utama dalam menarik investasi secara nasional.
Post Comment