Pemerintah Dorong Perumahan Murah: 1.000 Unit KPR FLPP Untuk Warga Miskin di Halmahera Tengah

– Pihak pemerintah melalui Departemen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menetapkan alokasi sebesar 1.000 unit hunian bersubsidi khusus bagi Keluarga dengan Pendapatan Terbatas (KPT) yang berada di wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menurut pernyataan dari Menteri PKP, Maruarar Sirait, untuk mendapatkan salah satu rumah subsidinya, masyarakat dapat menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ini dicirikan oleh penandatanganan memorandum of understanding antara Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk alokasi kouta perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 1.000 unit.
“Hari ini saya berada bersama Bupati Halmahera Tengah beserta Kepala BPS dan juga Bupati dari Halmahera Utara dalam proses menandatangani memorandum tersebut yang bertujuan untuk mengalokasikan jumlah 1.000 unit hunian bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Ara saat sedang ada di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Mei.

Menteri Perumahan Rakyat menyatakan bahwa sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, kementeriannya harus bekerja secara efisien dan sigap demi kepentingan warga negara melalui peningkatan program-program serta keputusan-keputusan terkait bidang properti. “Perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah kelanjutan diskusi kita semalam bersama Gubernur Maluku Utara. Tolong saya diminta memilih developer berkualitas tinggi dalam proyek pembangunan hunian berbiaya ringan tersebut,” ungkapnya.

Di kesempatan tersebut, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengapresiasi penyaluran 1.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian PKP yang dinilainya dapat mendukung warganya tak hanya dalam hal tempat tinggal tetapi juga bidang ekonomi. “Program-program hunian oleh Pemerintah dan lebih spesifik lagi program-program perumahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sungguh luar biasa manfaatnya. Dari sudut pandang sosiologis, ini benar-benar memberikan dampak positif sebab rumah mencerminkan status sosial penduduk setempat,” jelasnya.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2025, pihak pemerintah merencanakan penambahan jumlah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang juga dikenal sebagai perumahan tipe Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hingga mencapai 350 ribu unit di tahun tersebut. Sebelumnya, alokasi FLPP untuk Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah disepakati sebesar 220 ribu unit dengan total anggaran senilai Rp 18,7 triliun.

Mengenai dana yang akan dianggarkan, pihak berwenang belum mengungkapkan detailnya. Berdasar data terbaru tentang pembagian anggaran untuk 350 ribu unit hunian itu, masih ada tahap perencangan dan komputasi.